Bogor, Kabarpemuda.com – Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Wahyudi Chaniago menegaskan pentingnya para Ketua DPK KNPI se-Kabupaten Bogor memahami secara mendalam tentang legalitas organisasi KNPI. Menurutnya, berorganisasi harus seperti menjalankan bank – siap menjawab segala pertanyaan dari masyarakat terkait status hukum organisasi.
“Jangan sampai ada masyarakat atau orang yang bertanya tentang KNPI – bagaimana bentuknya, bagaimana legalitasnya – tapi kita tidak bisa menjawab. Itu tidak boleh terjadi,” ujar Wahyudi.
Beliau menyampaikan akan berbagi dokumen penting yaitu akta pendirian dan Surat Keputusan Menkumham (SK Menkumham) yang menjadi dasar legalitas KNPI, dengan struktur yang terkait dengan Riyano Panjaitan sebagai acuan bagi seluruh pengurus. “Legalitas ini harus dipegang teguh sebagai senjata kita, terutama ketika ada pihak lain yang ingin membentuk organisasi serupa dan mempertanyakan dasar hukum kita,” jelasnya.
Wahyudi menjelaskan bahwa legalitas yang ada saat ini masih berlaku hingga tahun 2026 atau hingga pelaksanaan kongres persatuan yang direncanakan. Bahkan, ada kemungkinan kongres tersebut akan dilaksanakan di pertengahan tahun ini, dengan Kabupaten Bogor berpotensi menjadi tuan rumah.
“Mudah-mudahan Kabupaten Bogor bisa menjadi tempat berkumpulnya seluruh elemen KNPI dari berbagai daerah untuk kongres persatuan. Saya juga mendengar ada kemungkinan akan ada pertemuan besar yang menghimpun seluruh komponen, dan kita berharap bisa menjadi tuan rumahnya,” tambahnya.
