Bogor, Kabarpemuda.com – Pernyataan yang mencoba memisahkan Kerajaan Tarumanagara dari pengaruh Hindu dengan alasan minimnya populasi Hindu di Jawa Barat saat ini mendapat kritik dari berbagai kalangan. Direktur Lembaga Hubungan Internasional Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), Lingga Dharmananda Siana, menilai pandangan tersebut tidak sesuai dengan kaidah akademik dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik mengenai sejarah Jawa Barat.
Menurut Lingga, sejarah tidak dapat ditafsirkan berdasarkan kondisi demografis masyarakat masa kini. Sebaliknya, sejarah harus dipahami melalui bukti-bukti autentik yang ditinggalkan oleh masa lalu, seperti prasasti, artefak, dan berbagai sumber primer yang telah menjadi rujukan para peneliti.
“Menafikan jejak Hindu dalam sejarah Tarumanagara sama dengan mengabaikan fakta-fakta sejarah yang selama ini menjadi rujukan para sejarawan. Saya menyayangkan apabila seorang pejabat publik menyampaikan narasi sejarah tanpa berpijak pada bukti akademik yang telah lama menjadi konsensus dalam kajian sejarah Indonesia,” ujar Lingga.
Sebagai putra daerah Jawa Barat, Lingga mengaku prihatin karena narasi tersebut berpotensi mempersempit pemahaman masyarakat terhadap sejarah Sunda yang kaya dan terbentuk melalui perjumpaan berbagai peradaban.
Ia menegaskan bahwa sejarah tidak boleh disesuaikan dengan identitas atau preferensi yang berkembang pada masa kini.
“Sejarah bukan perkara suka atau tidak suka. Sejarah bukan pula alat untuk menyesuaikan masa lalu dengan identitas yang dominan pada masa kini. Ketika fakta sejarah mulai dipilih-pilih agar sesuai dengan preferensi tertentu, saat itulah distorsi sejarah sedang terjadi,” tegasnya.
Lingga menjelaskan bahwa sejumlah prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara, seperti Prasasti Ciaruteun, Prasasti Tugu, Prasasti Kebon Kopi, dan beberapa temuan lainnya, menunjukkan adanya pengaruh kuat tradisi Hindu, khususnya Hindu-Wisnu, dalam sistem simbolik maupun legitimasi kekuasaan Raja Purnawarman.
Menurutnya, fakta tersebut bukan merupakan klaim kelompok tertentu, melainkan hasil penelitian para ahli epigrafi, arkeolog, dan sejarawan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Tidak ada sejarawan serius yang membantah keberadaan pengaruh Hindu dalam Tarumanagara. Yang diperdebatkan mungkin adalah tingkat dan bentuk pengaruhnya, tetapi keberadaannya sendiri merupakan fakta historis yang didukung oleh berbagai sumber primer,” katanya.
Lebih lanjut, Lingga menjelaskan bahwa Tarumanagara berkembang sebagai bagian dari jaringan perdagangan maritim Asia Tenggara yang menghubungkan Nusantara dengan India dan berbagai pusat peradaban dunia lainnya. Dalam konteks tersebut, masuknya pengaruh Hindu merupakan proses sejarah yang lazim terjadi di kawasan Asia Tenggara pada masa itu.
Ia menilai upaya menghapus atau menafikan salah satu lapisan sejarah Jawa Barat justru bertentangan dengan semangat pelestarian warisan budaya dan keberagaman yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.
“Jawa Barat tidak menjadi lebih Sunda dengan menghapus jejak Hindu dari sejarahnya. Sebaliknya, Jawa Barat menjadi besar karena mampu menerima, mengolah, dan mewariskan berbagai pengaruh peradaban yang datang silih berganti selama berabad-abad,” ujarnya.
Lingga juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi sejarah secara cermat dan berdasarkan fakta. Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan oleh tokoh publik dapat memengaruhi cara masyarakat memahami identitas dan sejarah bangsanya.
“Pejabat publik boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi sejarah memiliki disiplin ilmunya sendiri. Ketika pernyataan seorang pemimpin bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang telah mapan, maka yang dirugikan bukan hanya dunia akademik, tetapi juga masyarakat yang berhak memperoleh pemahaman sejarah secara utuh,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Lingga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan sejarah sebagai ruang pembelajaran yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan, bukan sebagai arena pembentukan narasi yang mengabaikan fakta.
“Warisan sejarah Nusantara terlalu berharga untuk direduksi demi kepentingan sesaat. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi fakta sejarah harus tetap dihormati. Sebab tanpa penghormatan terhadap fakta, yang tersisa hanyalah opini yang dipaksakan menjadi kebenaran,” pungkasnya.
