Cibinong, kabarpemuda.com-PJ Bupati mengeluarkan peraturan Bupati ( Perbup ) No 60 Tentang Jaminan Sosial dan Kesehatan bagi orang yang tidak mampu yang tidak masuk data DTSK. Tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan jaminan kesehatan Daerah seperti biasa nya.
Namun hal tersebut mendapatkan kritikan dari berbagai pihak salah satu nya dari aktivis Kabupaten Bogor Moch Nurul Nasruli yang biasa di sapa Buyung.
Buyung menyayangkan kepada PJ Bupati yang membuat peraturan yang dianggapnya tidak memihak Kepada Masyarakat Kabupaten Bogor pasal nya Perbup no 60 itu di sangat berpotensi menyengsarakan Masyarakat Kabupaten Bogor. Buyung Menyebut Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu apakah Dengan di keluarkan nya perbup tersebut si miskin akan terdata di DTSK secara menyeluruh ? Atau hanya para kerabat , saudara Pemerintahan di paling bawah saja ( Desa ) jika memang peraturan di peruntukan warga yg tidak mampu masuk DTSK mengapa masih ada oramg yang tidak mampu yang semestinya mendapatkan hak nya seperti ibu AAN Warga Desa Girimulya yang saat ini harus menahan sesak napas tanpa penanganan Medis yang seharusnya di bawa ke Rumah Sakit lantaran tidak memiliki biaya dan dia terpaksa harus menunggu 14 hari di karnakan Bpjs nya blm aktif . Apakah itu yg di maksudkan Perbup no 60 pro terhadap warga miskin ? Saya kira Pj bupati harus segera mengevaluasi peraturan yg berpotensi menyengsarakan Rakyat Miskin
Mungkin hari ini baru Ibu Aan
Besok lusa saya yakin ada ribuan Ibu Aan lain nya yg merasakan dampak dari Perbup Tersebut
Jika Pj Bupati tidak mengevaluasi Perbup 60 lebih baik mundur saja menjadi PJ bupati karena di anggap tidak mampu menjadi Bupati Kabupaten Bogor . Imbuhnya .
Buyung menegaskan dalam waktu yang dekat jika pj tetap bersikukuh dalam pendirian nya tidak mencabut atau mengevaluasi perbup 60 saya akan menggerakan ratusan bahkan ribuan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menggelar aksi di Pemda kabupatem Bogor sampai Pj Bupati mencabut Perbup tersebut. Tegasnya.
