Bogor, Kabarpemuda.com – Pentingnya perangkat desa memahami dan mengerti tentang bagaimana pengelolaan administrasi pertanahan secara baik. Menjadi salah satu alasan DPD KNPI Kabupaten Bogor mengadakan Pelatihan Pendataan Administrasi Pertanahan kepada unsur pemerintahan di tingkat desa.
Kali ini, KNPI Kabupaten Bogor pun melanjutkan pelatihan di wilayah V (lima) Kabupaten Bogor meliputi 9 kecamatan. Dimana jumlah peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 80 dari 106 desa yang ada di kesembilan kecamatan tersebut, dan dipusatkan di Gelanggang Olahraga Mini (GOM) Jasinga, Kamis (22/10/2025).
“Program ini disusun secara berjenjang untuk enam daerah pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Bogor meliputi 1, 2, 4, dan DAPIL 5 yang baru saja kita selesaikan pelaksanaannya. Sementara untuk DAPIL 3 dan 6, Insyaallah akan segera menyusul di pekan depan,” ungkap Ketua Pelaksana Pelatihan, Fahreza Anwar.
Fahreza mengatakan, melalui pelatihan ini pihaknya berharap para perangkat desa mendapatkan edukasi dan pemahaman baru tentang pentingnya pengelolaan administrasi pertanahan yang tertib, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik.
“Dengan peningkatan pengetahuan ini, kita berharap dapat bersama-sama meminimalisir potensi persengketaan tanah di wilayah, serta mewujudkan tata kelola administrasi pertanahan yang lebih tertib dan profesional,” harapnya.
“Semoga kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata peran pemuda dalam mendorong kemajuan perangkat desa se-Kabupaten Bogor, serta memperkuat komitmen bersama untuk membangun tata kelola pertanahan yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Sementara itu, salah satu pengisi materi pelatihan dari Kementerian ATR/BPN, Sylvia Widawati Sutedi S.TR, M.H menjelaskan, materi pelatihan yang diberikan bertujuan utama agar para peserta dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.
“Dalam hal administrasi, penting untuk melakukan pengelolaan yang lengkap dan teratur, dimulai dari pencatatan yang baik. Dengan administrasi yang tertata rapi, diharapkan hasil yang diperoleh juga baik serta dapat mengurangi berbagai masalah di kemudian hari,” bebernya.
Sylvia menjelaskan, di Dapil 5 masih banyak pihak desa yang menanyakan tentang apa itu tanah negara atau government ground, dan bagaimana prosesnya.
“Untuk itu, ada tahapan atau proses dan produk yang dilakukan sebelum tahap pelaksanaan. Mungkin sebagian belum mengetahui secara menyeluruh bagaimana prosedur dan solusinya untuk hal-hal seperti ini,” jelas Sylvia.
“Alhamdulillah, setelah didiskusikan bersama, akhirnya para peserta mendapatkan pencerahan dari kami terkait mekanisme yang sebenarnya, serta memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam pelaksanaannya,” sambungnya.
Dia pun menambahkan, kegiatan Pelatihan Administrasi Pertanahan untuk Perangkat Desa se-Kabupaten Bogor ini dirancang sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi para perangkat desa.
“Sehingga, perangkat desa bisa memahami serta mengelola administrasi pertanahan di wilayahnya masing-masing,” tutupnya.
