Bogor, Kabarpemuda.com – Keputusan penggunaan Biaya Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) untuk membiayai bimbingan teknis (Bimtek) 353 kepala desa ke Bali menuai kritik tajam dari aktivis mahasiswa. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) menilai kegiatan ini tidak mencerminkan identitas budaya masyarakat Sunda.
Menanggapi respon dari SEMMI tersebut, Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor, Abdul Azis, memberikan pandangannya terkait kegiatan tersebut. Menurutnya, kunjungan ke Bali bukan sekadar plesiran, melainkan bagian dari pembelajaran.
“Kita bisa belajar banyak dari Bali, khususnya dalam hal menyambut wisatawan, berbicara, bersikap, dan berkreasi yang menarik minat orang luar datang, bahkan kembali datang. Ini bukan hanya jalan-jalan, tapi juga untuk belajar,” kata Abdul Azis.
Namun, pernyataan ini justru menuai kritik dari mahasiswa. Mereka menilai bahwa potensi lokal Jawa Barat sudah lebih dari cukup untuk menjadi tempat pembelajaran. “Jika alasannya adalah belajar bagaimana menyambut wisatawan, itu bisa dilakukan di hotel berbintang di Jawa Barat. Tidak ada perbedaan signifikan selain budayanya,” kritik Yudhistira Ferrari, Ketua Bidang Sosial dan Politik SEMMI
Yudhistira beranggapan pihaknya merasa prihatin dengan langkah yang dianggap tidak efektif dan kurang memperhatikan potensi lokal di Jawa Barat.
“Saya sangat prihatin dengan penyelenggaraan bimbingan teknis yang jauh-jauh ke Bali. Budaya Jawa Barat atau masyarakat Sunda sangat berbeda dengan Bali. Jika ingin belajar menyambut wisatawan, kita memiliki banyak hotel berbintang di Jawa Barat untuk dijadikan referensi,” tegas Yudhistira.
Ia juga menambahkan bahwa seharusnya pengembangan desa wisata lebih menekankan pada budaya dan adat Sunda sebagai identitas utama. “Yang harus dikembangkan adalah wisata yang menyatu dengan budaya adat Sunda. Desa seperti Ciptagelar bisa menjadi contoh desa wisata berbasis budaya yang unik dan menarik. Ini yang perlu dijadikan ikon wisata Jawa Barat,” ujarnya.
Selain mengkritik, mahasiswa juga memberikan saran konstruktif untuk pengembangan wisata di desa. Evaluasi harus dilakukan mulai dari penataan destinasi wisata, akses jalan, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi harga, hingga pemberantasan pungutan liar yang kerap dikeluhkan wisatawan.
“Kenyamanan wisatawan harus menjadi prioritas. Hal-hal seperti akses jalan dan pemberantasan pungutan liar sangat penting untuk memberikan kesan baik bagi wisatawan,” pungkas Yudhistira.
Kritik ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan APDESI untuk lebih memperhatikan kearifan lokal dalam mengembangkan sektor pariwisata, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk belajar ke luar daerah.
