Oleh: Irvani Ramdhan, Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor
Rilis data Jabar Stats yang menempatkan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2025 dengan angka mencapai 7.321 orang sontak menjadi perhatian publik. Angka tersebut jauh melampaui Kabupaten Sukabumi yang berada di posisi kedua dengan 3.930 orang dan Kota Bandung dengan 3.571 orang.
Bagi sebagian orang, data tersebut mungkin mengejutkan. Tidak sedikit pula yang langsung mengaitkannya dengan rendahnya kualitas kesehatan mental masyarakat Kabupaten Bogor. Namun sebagai masyarakat yang hidup di era keterbukaan informasi, kita perlu menyikapi data secara utuh, kritis, dan proporsional.
Pertama, harus dipahami bahwa Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan populasi yang mencapai lebih dari lima juta jiwa, sangat mungkin jumlah kasus yang tercatat juga lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Karena itu, angka absolut tidak bisa menjadi satu-satunya indikator untuk mengukur tingkat kesehatan mental suatu wilayah tanpa melihat rasio terhadap jumlah penduduk, kualitas pendataan, serta akses layanan kesehatan yang tersedia.
Meski demikian, tingginya angka ODGJ tetap tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Sebaliknya, data tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama mengenai kondisi sosial masyarakat saat ini. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa tahun terakhir tekanan hidup yang dihadapi masyarakat semakin kompleks.
Persoalan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, tingginya biaya hidup, perubahan pola interaksi sosial, hingga derasnya pengaruh media digital telah menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Banyak masyarakat yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sesungguhnya sedang menghadapi kecemasan, depresi, stres berkepanjangan, atau berbagai bentuk gangguan kesehatan mental lainnya.
Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi situasi tersebut. Mereka hidup dalam lingkungan yang serba cepat, penuh kompetisi, dan sering kali dibebani standar keberhasilan yang tidak realistis. Di media sosial, seseorang dapat melihat kesuksesan orang lain setiap hari tanpa mengetahui perjuangan di baliknya. Kondisi ini sering memunculkan rasa cemas, rendah diri, bahkan kehilangan arah hidup.
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI memandang bahwa isu kesehatan mental harus mulai ditempatkan sejajar dengan isu pendidikan, ekonomi, maupun pembangunan sumber daya manusia. Sebab kualitas mental masyarakat akan sangat menentukan kualitas pembangunan itu sendiri.
Tidak akan ada generasi emas apabila generasi mudanya hidup dalam tekanan psikologis yang tidak tertangani. Tidak akan ada produktivitas yang optimal apabila masyarakat terus-menerus dibayangi kecemasan dan ketidakpastian. Dan tidak akan ada ketahanan sosial yang kuat apabila kesehatan mental masih dianggap sebagai isu yang memalukan untuk dibicarakan.
Salah satu persoalan terbesar yang masih kita hadapi adalah stigma. Hingga hari ini masih banyak masyarakat yang menganggap gangguan jiwa sebagai aib keluarga. Tidak sedikit penderita yang justru dikucilkan, dijauhi, atau bahkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak akibat stigma tersebut.
Padahal, gangguan kesehatan mental adalah masalah kesehatan yang dapat dialami siapa saja. Ia tidak mengenal status sosial, tingkat pendidikan, usia, maupun profesi. Seorang pelajar, pekerja kantoran, pengusaha, pejabat publik, bahkan tokoh masyarakat sekalipun dapat mengalami gangguan kesehatan mental apabila menghadapi tekanan yang berat dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai.
Karena itu, pendekatan terhadap ODGJ tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan medis semata. Pendekatan sosial, edukatif, dan kemanusiaan harus berjalan beriringan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa ODGJ bukanlah kelompok yang harus ditakuti atau dijauhi, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pengobatan, dan kesempatan hidup yang lebih baik.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu terus memperkuat layanan kesehatan jiwa hingga tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran tenaga kesehatan yang memahami persoalan kesehatan mental harus semakin diperluas. Program edukasi dan sosialisasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui gejala awal gangguan mental serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bantuan.
Pendidikan kesehatan mental juga harus masuk ke lingkungan sekolah dan kampus. Banyak persoalan psikologis muncul sejak usia remaja, namun sering kali tidak terdeteksi karena minimnya literasi kesehatan mental. Sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang psikologis peserta didik.
Media massa dan media sosial pun memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besar. Pemberitaan mengenai ODGJ harus dilakukan secara edukatif dan berperspektif kemanusiaan, bukan sekadar mengejar sensasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang mampu meningkatkan kesadaran, bukan memperkuat stigma.
Data yang dirilis Jabar Stats seharusnya tidak dijadikan bahan olok-olok ataupun label negatif bagi Kabupaten Bogor. Sebaliknya, data tersebut harus dipandang sebagai cermin yang menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan persoalan nyata yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Kabupaten Bogor memiliki sumber daya manusia yang besar, potensi ekonomi yang kuat, serta komunitas masyarakat yang beragam. Namun seluruh potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila kesehatan mental masyarakatnya diabaikan.
Sudah saatnya kita membangun kesadaran kolektif bahwa kesehatan mental bukan hanya urusan individu, melainkan tanggung jawab bersama. Keluarga harus menjadi ruang pertama yang menghadirkan rasa aman. Sekolah harus menjadi tempat tumbuh yang sehat. Pemerintah harus memastikan layanan yang mudah diakses. Organisasi kepemudaan harus menjadi agen edukasi. Dan media harus menjadi jembatan informasi yang mencerdaskan.
Angka 7.321 ODGJ di Kabupaten Bogor bukan sekadar statistik. Di balik angka tersebut terdapat ribuan manusia yang memiliki cerita, perjuangan, harapan, dan hak yang sama untuk hidup bermartabat. Tugas kita bukan menghakimi mereka, melainkan memastikan mereka mendapatkan perhatian, dukungan, dan kesempatan untuk pulih.
Karena ukuran kemajuan suatu daerah tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik yang megah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakatnya hidup sehat, bahagia, dan memiliki kualitas mental yang baik.
