BOGOR, Kabarpemuda.com – Warga RT 01 dan RT 02 RW 06 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait penutupan akses jalan menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Sungai Cibeureum, Selasa (26/5/2026).
Aksi tersebut dipicu penutupan jalan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha rumah kos tanpa musyawarah dengan warga maupun pihak lingkungan setempat.
Salah satu warga Desa Dramaga, Arof Akbar, mengatakan penutupan akses jalan itu mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk petugas kebersihan yang biasa melintas menuju TPS.
“Kami menyampaikan aspirasi karena adanya penutupan akses jalan menuju TPS dan Sungai Cibeureum yang dilakukan secara sepihak. Akibatnya, petugas kebersihan dan warga tidak dapat lagi melintasi jalan yang selama ini digunakan sebagai akses umum,” ujar Arof.
Menurut dia, masyarakat selama ini terbuka dan mendukung investor maupun pelaku usaha yang berinvestasi di wilayah tersebut. Namun, tindakan penutupan jalan dinilai merugikan kepentingan warga.
“Warga selama ini menyambut baik investor yang masuk ke wilayah kami. Namun, jangan sampai ada tindakan yang mengganggu akses masyarakat. Jalan ini merupakan jalan desa yang dibangun melalui program Samisade serta hasil swadaya masyarakat,” katanya.
Arof menjelaskan, jalan tersebut awalnya dibangun melalui gotong royong warga untuk membuka akses lingkungan. Selanjutnya, jalan itu diajukan melalui RT dan RW agar masuk dalam program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) hingga akhirnya diperbaiki menggunakan anggaran pemerintah desa.
“Jalan ini dibangun atas perjuangan masyarakat dan menjadi akses penting bagi warga. Selain itu, jalan tersebut juga mendukung berkembangnya aktivitas usaha di lingkungan kami, termasuk usaha kavling dan rumah kos,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, warga mendatangi lokasi penutupan jalan untuk meminta penjelasan kepada pihak pengelola. Namun, pemilik usaha tidak berada di lokasi dan hanya terdapat pekerja bangunan.
Perwakilan warga yang didampingi Ketua RT, Ketua RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas kemudian meminta agar penutupan jalan segera dibongkar dan akses masyarakat dikembalikan seperti semula.
“Kami tidak akan melakukan aksi apabila tidak ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Harapan kami, akses jalan umum dapat dibuka kembali dan setiap persoalan lingkungan diselesaikan melalui musyawarah,” tutup Arof Akbar.
