Bogor, Kabarpemuda.com – Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Wahyudi Chaniago menyampaikan panduan terkait anggaran pembinaan bagi Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Bogor, mengakui bahwa kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan utama namun menegaskan bahwa kegiatan pembinaan tetap harus berjalan.
“Kita menyadari ada kendala kemampuan keuangan daerah, tapi daripada tidak ada sama sekali, lebih baik kita jalankan pembinaan walaupun tidak maksimal,” ujar Wahyudi.
Menurutnya, DPD KNPI Kabupaten Bogor akan memberikan dukungan berupa dana awal untuk kegiatan pembinaan maupun pelatihan di tingkat kecamatan. Namun, dukungan tersebut disertai dengan tuntutan akuntabilitas yang ketat.
“Kami siap memberikan dana untuk kegiatan, tapi harus ada timbal balik berupa laporan yang akurat. Jangan sampai ada kegiatan yang berjalan tapi tidak dilaporkan, atau bahkan tidak mau melaporkan hasilnya. Kita harus saling menjaga amanah ini,” tegasnya.
Mekanisme Penyaluran Dana yang Terstruktur
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Wahyudi menjelaskan bahwa dana pembinaan akan disalurkan melalui rekening masing-masing kecamatan yang terdaftar atas nama KNPI Kecamatan.
“Kami akan membantu fasilitasi pembuatan rekening bersama Bank BJB untuk setiap DPK KNPI. Dengan demikian, setiap dana bantuan dari DPD atau pihak pembina dapat diturunkan dengan jelas sesuai program yang telah disusun,” jelasnya.
Selain itu, setiap periode kepengurusan, para Ketua DPK diwajibkan melaksanakan rapat kerja yang harus diketahui oleh pengurus tingkat kabupaten dan dihadiri oleh anggota pengurus kabupaten Bogor. “Ini merupakan bagian dari amanah yang harus ditepati sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga organisasi KNPI. Program bisa disusun dalam jangka pendek satu tahun atau jangka panjang tiga tahun ke depan, sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing,” tambahnya.
Didorong untuk Menjadi Organisasi yang Mandiri
Wahyudi juga menekankan pentingnya KNPI untuk tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah. “Kita harus mulai menggali potensi wilayah sendiri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Bisa memanfaatkan momen kegiatan seperti festival atau acara yang diselenggarakan oleh penyelenggara lain yang membutuhkan dukungan birokrasi dari KNPI,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa semua kegiatan harus dilaksanakan setelah memiliki legalitas yang jelas. “Jangan pernah melakukan aktivitas apapun sebelum memiliki Surat Keputusan (SK) resmi. Minimal pegang terlebih dahulu SK-nya, ibarat kendaraan yang harus memiliki surat izin sebelum dapat jalan,” jelas Wahyudi.
Diharapkan dengan mekanisme yang terstruktur dan dorongan untuk kemandirian, setiap DPK KNPI dapat menjalankan peranannya dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi pemuda dan masyarakat di wilayahnya.
