Bogor, kabarpemuda.com-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mulai terasa atmosfernya, yang cukup menarik jika mengamati kontestasi pilkada Kabupaten Bogor, wilayah dengan penduduk hampir 6 juta jiwa yang multi etnis ini menciptakan keunikan tersendiri dan menjadi tantangan bagi para politisi yang bertarung memperebutkan kursi Bupati Bogor.
Jika melihat dari kultur wilayah dan masyarakatnya, Kabupaten Bogor jadi salah satu wilayah yang sangat dinamis bagi kekuatan politik manapun, butuh strategi yang tidak biasa untuk bisa meraih hati para pemilih Kabupaten Bogor yang sangat heterogen.
Bagaimana tidak, Kabupaten Bogor semakin hari semakin berkembang ditambah posisinya yang tidak jauh dari Jakarta cukup menarik warga yang berasal dari berbagai macam daerah menjadikannya tempat tinggal.
Makanya, dengan daerah yang sangat heterogen dengan variatifnya kultur masyarakatnya dibutuhkan pemimpin yang siap membangun Kabupaten Bogor dalam bingkai kebhinekaan, isu primordial yang biasa terlontar dalam setiap kontestasi Pilkada sudah tidak lagi jadi patokan masyarakat dalam menentukan pilihan, karena masyarakat hari ini butuh siapapun yang punya kemampuan, kapasitas dan integritas untuk menjadi pemimpin bumi Tegar Beriman.
Saatnya masyarakat Kabupaten Bogor di suguhkan dengan “perang program” dari para calon pemimpinnya untuk bagaimana caranya melakukan percepatan pemerataan pembangunan Kabupaten Bogor di segala bidang, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan yang dalam rentang satu dekade ini tertinggal dari wilayah lain karena ada permasalahan hukum yang menimpa pemimpin Kabupaten Bogor sebelumnya.
Penulis menyimpulkan bahwa dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bogor, isu primordial hanya akan menjadi sebuah bahan kampanye negatif saja, karena yang saat ini masyarakat butuhkan adalah pemimpin yang punya gagasan terbaik dalam membangun Kabupaten Bogor, Realisasi pembangunan yang transparan dan akuntabilitas serta memiliki integritas dan jauh dari potensi korupsi.
