Bogor, Kabarpemuda.com – Masih tingginya data anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Bogor, membuat Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor bidang Pendidikan Suryadi, S.Pd.I mendorong Bupati Bogor untuk mengevaluasi Dinas Pendidikan dan Dewan Pengawas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki oleh Suryadi tercatat sekitar 3.461 anak tidak bersekolah dikarenakan beberapa faktor penyebab.
“Berdasarkan dari sumber data induk Pendidikan yang sudah divalidasi, anak tidak bersekolah di Kabupaten Bogor berjumlah sekitar 3.461 anak putus sekolah. Faktor penyebab diantaranya tidak ada biaya, jarak sekolah yang jauh dari rumah, sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini, menikah, mengalami serta banyak faktor lainnya yang menyebabkan anak enggan untuk melanjutkan sekolah,” beber Suryadi.
Masih kata Suryadi, persoalan lainnya yang belum mampu diselesaikan Disdik dan Wasdik Kabupaten Bogor adalah belum maksimalnya program wajib belajar 12 tahun diterapkan di Bumi Tegar Beriman.
“Total 69. 262 anak di Kabupaten Bogor yang jenjang pendidikannya belum maksimal wajib belajar 12 tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas),” kata Suryadi.
“Tentu hal demikian berdasarkan data dari Pusdatin KEMENDIKBUD menjadi fokus penanganan pemerintah daerah kabupaten bogor untuk ditindaklanjuti, oleh karenanya Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten bogor bidang Pendidikan mendorong agar kepala daerah dalam hal ini Bupati bogor untuk mengevaluasi kinerja Disdik serta Dewan Pengawas Pendidikan Kabupaten bogor yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya,” lanjutnya.
Karena dengan adanya evaluasi, menurut Suryadi, akan ada harapan untuk pemerintah daerah memiliki solusi jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi angka putus sekolah yang sangat tinggi, hingga menjadi peringkat pertama di provinsi Jawa Barat.
“Perlu ada langkah strategis yang dilakukan gunan untuk mengurangi angka putus sekolah, serta kenaikan angka RLS yang sangat sedikit tiap tahunya ujar Suryadi.
Suryadi pun berharap, peran pemuda juga untuk dilibatkan karena merupakan bagian dari salah satu program kerja DPD KNPI Kabupaten bogor bidang pendidikan. Untuk ditangani bersama dalam mencari solusi yang tepat guna.
“Saya kira dengan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Bogor yang cukup besar, jika hanya menangani angka putus sekolah dan peningkatan RLS itu sangat mudah, kita hanya perlu berkolaborasi. d
Dan bersinergi dengan beberapa pihak terkait, untuk mengatasi permasalahan tersebut,” harapnya.
“Sepertinya Pemerintah kabupaten bogor perlu membuat program skala prioritas untuk mengatasi angka putus sekolah dan kenaikan angka RLS dengan melibatkan beberapa komponen pemangku kebijakan dan elemen masyarakat,” pungkasnya.
