Bogor, Kabarpemuda.com – Adanya pelantikan dari oknum yang mengklaim dirinya sebagai DPD KNPI Kabupaten Bogor di Hotel Pavo Resort Sentul, Jumat (12/12/2025), mendapat penolakan dari sejumlah OKP yang berhimpun didalam KNPI Kabupaten Bogor. Pasalnya, pelantikan tersebut juga telah disepakati untuk dibatalkan, berdasarkan media antara kedua belah pihak yang juga ditegaskan oleh pihak kepolisian dari Polres Bogor.
Dalam mediasi yang diinisiasi Polres Bogor tersebut, pihak yang mengklaim sebagai DPD KNPI Kabupaten Bogor bersedia untuk membatalkan berlangsungnya pelantikan. Namun kenyataannya, mereka justru melanggar perjanjian tersebut dan tetap melaksanakan pelantikan.
Hal tersebut, sempat memantik kemarahan dari beberapa anggota OKP yang mempertanyakan pelantikan tersebut, karena dianggap sudah melakukan pelanggaran hukum. Terlebih lagi, pihak oknum berinisial F yang mengklaim dirinya sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor itu, sama sekali tidak mengantongi izin keramaian yang seharusnya dikeluarkan kepolisian selaku aparat berwenang.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2017 Pasal 14 ayat 1 mencantumkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian membubarkan kegiatan keramaian umum atau kegiatan masyarakat lainnya yang dilakukan tanpa izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi Polri untuk membubarkan kegiatan yang melanggar aturan perizinan atau tidak memiliki izin sama sekali.
Serta Pasal 14 ayat 2 mengenai Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara berdasarkan informasi yang didapatkan dari aparat kepolisian Polres Bogor, kegiatan pelantikan tersebut sama sekali tidak mengantongi surat izin resmi dan hanya memiliki surat tanda terima berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP.
“Karena kondisi situasi yang sudah tidak memungkinkan, kami dari Polres Bogor membubarkan keramaian dan kegaduhan yang telah ditimbulkan oleh kedua belah pihak. Terlebih lagi, salah satu pihak juga tidak memiliki surat izin keramaian yang dikeluarkan dari Kepolisian Republik Indonesia,” ungkap salah anggota dari Polres Bogor yang mengamankan kegiatan pelantikan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua SEPMI Kabupaten Bogor, Ramdhan Agung Giri Nugroho, menegaskan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan oknum pemuda untuk memecah belah persatuan pemuda di Kabupaten Bogor.
“Ada oknum-oknum pemuda yang dijadikan alat kepentingan untuk memecah belah Kabupaten Bogor. Padahal pemuda sedang produktif, tetapi berusaha dirusak dengan dalih KNPI,” ujarnya.
menegaskan bahwa KNPI yang sah berada di bawah kepemimpinan Wahyudi Chaniago.
“KNPI yang sah adalah di bawah kepemimpinan Wahyudi Chaniago. Itu clear and clean,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa kubu Fahriza sebelumnya sudah sepakat tidak melaksanakan pelantikan, dan kesepakatan tersebut disaksikan oleh aparat kepolisian, OKP, serta awak media. Namun kemudian muncul klaim bahwa pelantikan tetap dilakukan.
“Kalau mohon maaf, ‘anjing menggonggong’ itu kita nggak bisa larang. Tadi disaksikan aparat bahwa sudah disepakati tidak ada pelantikan. Kalau mereka tetap mengaku melaksanakan, itu jelas ilegal,” katanya.
Ramdhan juga menegaskan bahwa tidak ada izin resmi yang dikeluarkan untuk pelantikan tersebut.
“Mereka hanya memasukkan surat. Tidak ada izin pelantikan yang dikeluarkan,” tegasnya.
Ramdhan juga menyebut kelompok tersebut tidak dapat menunjukkan data OKP yang mendukung kepengurusan mereka.
“Yang kita pertanyakan, OKP mana saja yang mereka klaim? Bahkan mereka tidak bisa jawab. Datanya tidak ada,” ungkapnya.
Dalam proses mediasi, tidak ada satu pun bukti bahwa OKP atau PK menghadiri musda yang menjadi dasar pelantikan kubu tersebut.
“Yang mendalilkan harus membuktikan. Mereka tidak bisa mengeluarkan data satu OKP pun. Ini menunjukkan Musda KNPI Kabupaten Bogor yang mereka adakan beberapa waktu lalu kuat dugaannya adalah ilegal,” ujarnya.
Ramdhan menegaskan, seluruh OKP akan tetap bersama Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor yang dipimpin Wahyudi Chaniago.
