Bogor, Kabarpemuda.com – Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor, Dhamiry A. Ghazaly, menanggapi adanya polemik yang mencoba melakukan manuver terhadap kepengurusan sah DPD KNPI Kabupaten Bogor, dengan mengatasnamakan caretaker dengan identitas oknum yang juga tidak jelas.
Dirinya menyatakan, agar seluruh sahabat/i pemuda, baik yang berada secara langsung didalam struktur kepengurusan KNPI Kabupaten Bogor, maupun sahabat/i pemuda lainnya yang berada pada lintas OKP Kepemudaan se-Kabupaten Bogor, untuk tidak mudah terjebak pada narasi-narasi liar, yang belum jelas arah gerakannya dan tujuannya
“Serta memberi jeda untuk benar-benar melihat peta permasalahan secara lebih menyeluruh Hal ini perlu dilakukan agar marwah Kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Bogor tidak bisa dirusak oleh oknum manapun,”
Dhamiry panggilan akrabnya mengatakan, seluruh pihak harus tetap menjaga fokus pelaksanaan berbagai bentuk program yang sudah diagendakan. Selain itu, hasil musyawarah yang diklaim menjadi mandatori untuk melakukan caretaker tersebut tidak sesuai mekanisme yang ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya bersama seluruh jajaran pengurus Keluarga Besar GP Ansor Kabupaten Bogor, berpegang teguh pada hasil keputusan sah dengan komposisi KNPI Kabupaten Bogor diketuai sahabat Wahyudi Chaniago, dengan Sekretaris sahabat Faris dan Bendahara yakni sahabat Fadli, serta seluruh jajaran pengurus yang telah sah ditetapkan” tegasnya.
Agenda Musda KNPI Kabupaten Bogor versi ‘caretaker’ Isanudin sendiri mendapat penolakan dari berbagai organisasi kepemudaan atau OKP yang ada di Kabupaten Bogor. Sebagian besar dari mereka beranggapan, jika Musda yang diadakan di Villa Loji Nenek Cigombong, Minggu (23/11/2025) besok itu sarat kejanggalan serta banyak melanggar aturan organisasi yang berlaku.
Disisi lain GP Ansor Kabupaten Bogor juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor harus jeli melihat kepemimpinan KNPI Kabupaten yang sah dengan memeriksa legalitas dan legitimasi kepengurusan yang ada, berdasarkan AD/ART organisasi dan putusan kongres atau musyawarah nasional.
Hal ini penting agar pemerintah dapat bekerja sama dengan kepengurusan yang benar dan menghindari dualisme kepengurusan yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor.
